Pages

farhan

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545639_102856696543108_532318367_n.jpg

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p206x206/970729_553048964737700_2116666736_n.jpg

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 27 November 2012

Indonesia makin mengkilat di mata dunia


Description: http://stat.ks.kidsklik.com/statics/kompasiana4.0/images/logo_kompasiana.gifBersamaan dengan berlangsungnya Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economic Forum on East Asia) di Jakarta tanggal 12-13 Juni 2011 yang lalu, dipublikasikan laporan mengenai tingkat daya saing Indonesia (The Indonesia Competiveness Report) tahun 2011. Di dalam laporan tersebut, Indonesia dinilai semakin memiliki daya saing di dunia. Daya siang Indonesia berada di peringkat 44 (dengan nilai 4,43 dari skala 7), dari 139 negara yang disurvey, naik 10 tingkat dari posisi tahun 2005. Indonesia juga dinilai sebagai negara yang paling mengalami kemajuan diantara negara-negara yang tdrgabung dalam kelompok G-20.
Dengan peringkat yang sebenarnya sudah pula tercermin dalam Laporan sebelumnya (edisi September 2010) ini, daya saing Indonesia lebih baik dari 4 negara berkembang besar yang tergabung dalam kelompok Brics (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan). Indonesia hanya kalah dari China yang berada di peringkat 27. Walaupun, untuk kawasan Asean, dimana Indonesia tahun ini sebagai ketuanya (’chair’), posisi Indonesia masih berada di tengah. Peringkat daya saing Indonesia masih di bawah Singapura (3), Malaysia (26) dan Thailand (38), meski jauh di atas Vietnam (59), Philipina (85) dan Kamboja (109).
Potret cukup menjanjikan atas prospek ekonomi Indonesia ini tentunya dari sudut pandang investor/pemilik modal, karena memang forum internasional yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini, merupakan ajang pertemuan antara pebisnis global dengan para pejabat negara yang memerlukan dana untuk pembiayaan investasi pembangunan ekonominya. Sebelumnya, forum semacam ini diselenggarakan di Vietnam, sementara tahun depan di Bangkok, Thailand.
Gambaran optimis tadi memang seperti bertolak belakang dengan apa yang ada di media massa domestik, yang penuh dengan ‘aura’ negatif. Khususnya merebaknya berita menyangkut korupsi yang semakin terlihat ‘membudaya’, polemik menyangkut tingkat kemiskinan dan lambannya proses pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat.
Perubahan lebih dari satu dasawarsa terakhir memang ibarat gelas berisi air setengahnya. Sebagian kalangan menilai gelas masih kosong, sebagian lagi sebaliknya.
Eforia kebebasan berbicara dan demokrasi serta keterbukaan memang ibarat menyajikan ‘borok-borok’ yang ada secara lebih gamblang. Tampilan ‘kebobrokan’ akhirnya memang lebih mendominasi. Apalagi ketika sisi ‘kekuasaan’ masih dihargai lebih berat dari sisi ‘tanggungjawab’. Namun, ini rasanya wajar, agar meski perlahan, namun kebobrokan dapat terselesaikan walau harus dengan ‘keributan’. Di mata mereka, keributan sepertinya justru dinilai sebagai cerminan berlanjutnya dinamika gerak reformasi tata kelola dalam bernegara.
Penilaian atas Indonesia oleh World Economic Forum (WEF) ini sejalan dengan penilaian yang diberikan oleh beberapa lembaga internasional, termasuk lembaga pemeringkat (rating agency). Tiga lembaga pemeringkat terkemuka, Fitch, S&P dan Moody’s sudah menempatkan peringkat investasi Indonesia satu tingkat (notch) di bawah investment grade. Banyak kalangan menilai tinggal tunggu waktu untuk secara ‘de jure‘ masuk kategori investment grade. Bahkan, lembaga pemeringkat dari Jepang, Japan Credit rating Agency (JCRA), sejak Juli tahun 2010 lalu, sudah memasukkan Indonesia ke dalam kelas investment grade. Peringkat yang disandang Indonesia sebelum dihantam krisis moneter tahun 1998 yang lalu. Namun demikian, JCRA sejauh ini belum menjadi rujukan utama bagi investor di pasar keuangan internasional.
Gita Wirjawan, Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) bahkan optimis bahwa peringkat investasi akan disandang Indonesia di tahun ini juga. Pandangannya jelas masuk akal bila melihat perkembangan selama ini, apalagi Gita sebelumnya adalah investment banker di beberapa investment bank raksasa dunia. Termasuk di Goldman Sach, yang chief economist-nya, Jim O’Neill,  memperkenalkan ‘istilah’ Bric di tahun 2001. Gita tentu tahu persis sudut pandang dan cara pikir para pemilik modal, dan memang terbilang cukup sukses ‘memasarkan’ investasi di Indonesia (lihat juga: ‘Cara Gita Memasarkan Indonesia’). Tema ‘Invest in Remarkable Indonesia’ kini tersebar dimana-mana, mulai dari Youtube, TV CNBC, Bloomberg hingga berupa booklet di hotel dan kursi pesawat Garuda.
Dengan menyandang peringkat investasi, artinya investor menilai bahwa risiko Indonesia sudah lebih rendah. Dengan begitu, biaya pembangunan tentunya akan lebih murah. Bunga pinjaman untuk menjalankan usaha di Indonesia seharusnya juga akan lebih rendah, termasuk suku bunga Pemerintah untuk menerbitkan surat utang guna membiayai anggaran. Saat ini saja misalnya, suku bunga (imbal hasil) surat utang pemerintah berjangka waktu 10 tahun sekitar 7,4%, turun sekitar 4,5% dari tingkat bunga (yield) awal tahun 2009.
Memang, dalam beberapa tahun terakhir, mereka terkesan ’murah hati’ dalam menilai Indonesia. Ibarat sedang jatuh cinta, hal-hal yang baik yang lebih terlihat mata. Padahal, sebelumnya sangat pelit. Perilaku yang juga mirip dengan kelakuan investor pasar finansial, yang cenderung ‘over-reacting‘. Sangat pesimis, mudah panik dan secepat kilat menghindari dari risiko ketika situasi dinilai tidak pasti. sebaliknya menjadi sangat optimis, cenderung sembrono dalam menilai risiko karena tertutup bayangan potensi keuntungan di depan, manakala kondisi dinilai sebaliknya.
Laporan semacam ini mulai dipublikasikan oleh penyelenggara, World Economic Forum, sejak tahun 2005. Laporan yang bermaksud menyajikan potret kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara, potensinya dan berbagai persoalan mendasar dan kendala yang masih dianggap menghambat.
Peringkat daya saing ditentukan berdasarkan 110 indikator, dengan 80 indikator diantaranya merupakan hasil survey, yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 pilar daya saing. Ke-12 pilar ini dinilai sebagai faktor yang mendorong daya saing ekonomi suatu negara. Tentunya faktor mana yang dominan, akan bergantung pada dimana tahapan pembangunan ekonomi suatu negara berada.
Ke-12 pilar tadi kemudian dikelompokkan dengan merujuk pada 3 tahapan unsur yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Mulai dari komponen dasar yang harus dalam suatu perekonomian (basic requirements), kemudian komponen yang menjadi syarat peningkatan efisiensi suatu perekonomian (efficiency enhancers), dan komponen pendorong inovasi dalam perekonomian (innovation and sophistication factors), mengacu pada pemikiran Profesor Xavier Sala-i-Martin, salah satu tokoh yang menjadi rujukan para ekonom penggiat ilmu ekonomi pembangunan.
Data statistik ekonomi suatu negara dikumpulkan dari berbagai lembaga internasional. Sementara untuk survey yang berisi penilaian/persepsi situasi bisnis suatu negara, dilakukan terhadap 13.607 pebisnis di 139 negara yang dinilai.
Sebenarnya metodenya serupa dengan pendekatan yang dipakai oleh OECD dalam mengukur dampak pembangunan ekonomi suatu negara kepada tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya. Dampak pembangunan ekonomi memang tidak bisa tercermin dari angka statistik kuantitatif semata, sehingga munculah suatu ‘happiness index’, yang antara lain menempatkan Australia sebagai negara yang penduduknya paling bahagia sedunia. Bedanya adalah kepada siapa survey dilakukan. Untuk OECD, survey dilakukan terhadap penduduk/masyarakat suatu negara, sementara untuk WEF kepada pebisnis.
Ke-12 pilar yang dijadikan tolok ukur daya saing suatu negara meliputi: aspek kualitas institusi/lembaga, infrastruktur, kebijakan makro ekonomi, kesehatan masyarakat dan pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan peningkatan ketrampilan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, kapasitas pasar, tingkat kecanggihan bisnis, dan inovasi.
Dari ke-12 pilar tadi, tidak semuanya Indonesia memperoleh nilai baik. Bahkan, penilaian terhadap beberapa aspek yang menjadi kelemahan juga tidak jauh berbeda dengan yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya infrastruktur (urutan ke 82), kesiapan teknologi (91), tingkat kesehatan masyarakat serta pendidikan dasar (62), pendidikan lanjutan dan peningkatan ketrampilan (66), dan pasar tenaga kerja (91).
Meski demikian, beberapa dalam beberapa aspek, Indonesia dinilai sangat menonjol kemajuannya. Misalnya, kebijakan makro ekonomi (35), kecanggihan bisnis (37), inovasi (36) dan tentu saja kapasitas pasar (15). Hal yang terakhir ini jelas karena jumlah penduduknya yang hampir 240 juta dan dengan kelas menengah yang semakin meningkat jumlahnya akhir-akhir ini.
Dari 12 pilar tadi, terlihat bahwa salah satu nilai ‘plus’ yang dipegang kalangan global adalah konsistensi dari kebijakan makro ekonomi yang sehat dalam satu dasawarsa terakhir, yang dinilai akan memberikan pondasi yang kuat bagi proses pembangunan ekonomi yang sehat ke depan. Tentu dengan syarat problem utama bangsa, utamanya ‘budaya’ korupsi dapat teratasi.
Yang pasti, Indonesia memang tengah menjadi sorotan dan tujuan para pemiliki modal global yang tengah kehilangan kesempatan setelah kawasan Eropa dan Amerika mengalami krisis ekonomi. Jadi, jangan sampai hanya sekedar menjadi ajang mencari keuntungan dan menjadi pasar semata. Harus pintar-pintar memanfaatkan kesempatan untuk ‘menguasai’ dan menggunakan potensi pembiayaan dari luar ini, untuk membangun dengan cara yang lebih adil dan merata. Paling tidak, agar bisa menghasilkan ‘pondasi’ yang lebih kokoh seperti layaknya Brazil di bawah kepemimpinan presiden Lula. Tokoh yang sejauh ini dinilai mampu membangkitkan ‘harga diri’ Brazil dan mampu menterjemahkan nilai-nilai demokrasi ke dalam manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Banyak kalangan menyatakan, Indonesia sedang menghadapi ‘problem of success’, yang bila tidak tertangani dengan baik bisa berbalik membawa ke ambang kehancuran. Bisa terjerumus menjadi negara yang gagal, kata beberapa pengamat. Sebenarnya, bila masa ‘peralihan’ saat ini terlewati dengan baik, siapapun yang berkuasa selanjutnya akan berpijak pada pondasi yang lebih kuat, apapun ideologi pembangunannya.

Rabu, 31 Oktober 2012

Kenali Layanan Unggulan Perpajakan Bagi Anda


 
Jakarta - Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga menjadi pegangan bagi seluruh staf Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu berusaha memberi yang terbaik untuk masyarakat dan khususnya Wajib Pajak (WP) di seluruh Indonesia.

Pertama, Integritas, menurut Nilai-Nilai Kemenkeu adalah berpikir, berkata, berperilaku dan betindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Ada dua perilaku utama untuk menjadi yang berintegritas, yaitu: (1) bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; dan (2) menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.


Kedua profesionalisme, yaitu bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Untuk mewujudkannya, ada dua perilaku utama yang harus dimiliki, yaitu: (1) mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas; dan (2) bekerja dengan hati.


Ketiga Sinergi, adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dibutuhkan dua perilaku utama agar bisa sinergi, yaitu: (1) memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati; dan (2) menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.


Keempat Pelayanan, yaitu memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Perlu dua perilaku utama untuk mewujudkannya, yaitu: (1) melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan (2) bersikap proaktif dan cepat tanggap.


Terakhir kelima adalah Kesempurnaan, yakni senantiasa melakukan upaya perbaikan terus menerus di segala bidang untuk menjadi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dua perilaku utama kesempurnaan adalah: (1) melakukan perbaikan terus menerus; dan (2) mengembangkan inovasi dan kreativitas.


Secara konkrit, melalui lima nilai-nilai keutamaan ini, DJP terus memberikan 16 (enam belas) layanan unggulan. Layanan unggulan yang pertama adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam 1 (satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara lengkap.


Layanan unggulan kedua adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Layanan unggulan ketiga adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam waktu:


  1. 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh WP yang memenuhi kriteria tertentu (WP Patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), melalui penelitian;
  2. 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP, melalui penelitian; (3) hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP melalui:
  3. Pemeriksaan Kantor paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
  4. Pemeriksaan Lapangan paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Layanan unggulan keempat adalah Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam 3 (tiga) minggu sejak :

  1. Permohonan WP diterima;
  2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)/Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan;
  3. Surat Keputusan (SK) Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan; dan
  4. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

Layanan unggulan kelima adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak Pengasilan (PPh), PPN, dan Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam 9 (sembilan) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima. Layanan Unggulan Keenam adalah Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap.

Layanan unggulan ketujuh adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh:

  1. KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan pengurangan diterima;
  2. Kantor Wilayah DJP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengurangan diterima; dan
  3. Kantor Pusat DJP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak permohonan pengurangan diterima.

Layanan unggulan kedelapan adalah Pelayanan Pendaftaran Obyek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor dalam 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap. Layanan Unggulan Kesembilan adalah Pelayanan Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Obyek dan Subjek PBB dalam 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap.

Layanan unggulan kesepuluh adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 dalam 1 (satu) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap. Layanan Unggulan Kesebelas adalahPelayanan Penyelesaian Permohonan SKB Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Layanan unggulan keduabelas adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan SKB PPh atas Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima secara lengkap. Layanan Unggulan Ketigabelas adalahPelayanan Penyelesaian Permohonan SKB PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu dalam 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.

Layanan unggulan keempatbelas adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan PBB dalam 9 (sembilan) bulan sejak surat permohonan diterima. Layanan Unggulan Kelimabelas adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan lengkap.

Terakhir, layanan unggulan keenambelas adalah Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dalam 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas lengkap permohonan WP.

Seluruh layanan yang diberikan DJP tidak dipungut biaya apapun. Dengan mengenal layanan unggulan DJP diharapkan WP dapat memanfaatkan layanan tersebut dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bangga Bayar Pajak!

Jumat, 19 Oktober 2012

Wirausaha Muda Mandiri Goes to Pesantren, Membangun Ekonomi Kreatif di Pesantren

Didasari pemikiran bahwa pesantren memiliki potensi untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya, Bank Mandiri berinisiatif menggelar kegiatan workshop “Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Goes to Pesantren” yang menjadi bagian dari rangkaian program WMM, dimana dalam kegiatan workshop ini para santri berkesempatan memperoleh materi mengenai peluang wirausaha yang sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitar pesantren. 

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkilfi Zaini mengatakan, setelah membangkitkan jiwa kewirausahaan dikalangan mahasiswa melalui program WMM Goes to Campus, kini sudah saatnya Bank Mandiri mulai mengembangkan potensi lainnya, yakni Pesantren. “Kita ingin menyebarkan virus kewirausahaan kepada anak-anak muda. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan keterampilan para santri serta menumbuhkan sense of business mereka sehingga pada akhirnya akan terbentuk wirausaha-wirausaha muda potensial yang agamis,” ujar Zulkifli Zaini pada workshop “WMM Goes to Pesantren” yang diselenggarakan di Pondok pesantren Qodratullah, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis (13/9).

Kegiatan “WMM Goes to Pesantren” yang diselenggarakan Bank Mandiri di Pondok pesantren Qodratullah ini diikuti sebanyak 700 santri dan santriwati yang berasal dari 20 pondok pesantren se-Sumatera Selatan (Sumsel) serta  dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini, Deputi Menteri bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Prakoso BS, dan jajaran pimpinan ponpes se Sumsel.

Menurut Zulkifli Zaini, pada tahun ini Bank Mandiri bersama dengan Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama telah melaksanakan program WMM Goes to Pesantren  di beberapa tempat, yaitu Ponpes Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah serta Ponpes Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan.

Selain itu, Bank Mandiri juga telah mengadakan program pelatihan dan implementasi budidaya lele di delapan pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Jawa Timur, pelaksanaan Training of Trainer bagi para pengurus Lembaga Ta’mir Masjid (LTM) NU serta pelaksanaan pesantren Entrepreneur Camp di Pesantren Al-Yasini Sidoarjo yang diikuti oleh 48 Ponpes di wilayah Jawa Timur. 

Kucurkan Dana Bina Lingkungan

Dalam kegiatan WMM Goes to Pesantren tersebut Bank Mandiri juga menyalurkan bantuan senilai Rp 1,1 miliar kepada pondok pesantren di wilayah Sumatera Selatan. Adapun dana tersebut diberikan kepada 19 Ponpes, dimana masing-masing pesantren mendapat bantuan senilai Rp50 juta untuk keperluan pengadaan komputer dan buku perpustakaan. Sedangkan Ponpes Qodratullah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan WMM Goes to Pesantren mendapat bantuan senilai Rp 100 juta untuk keperluan pembangunan 1 lokal kelas.

Selain pemberian bantuan kepada pondok pesantren, Bank Mandiri juga memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp250 juta bagi mahasiswa IAIN Raden Fatah, Palembang, Sumsel. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Mandiri Zulkilfi Zaini kepada Prof. DR. H. Amin Suyitno, M.Ag, selaku Pembantu Rektor (Purek) III IAIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan.

Pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah Buya H. Husni Thamrin Madani mengaku terkejut sekaligus senang dengan adanya bantuan dan pelatihan kewirausahaan dari Bank Mandiri untuk para santri pondok pesantren di wilayah Sumatera Selatan. “Ini baru pertama kalinya, bagi kami, ada pihak luar (Bank Mandiri) yang begitu perhatian terhadap pentingnya pengembangan kewirausahaan di kalangan santri. Saya mengucapkan terimakasih kepada Bank Mandiri atas perhatiannya tersebut,” ujarnya.  

Buya H. Husni Thamrin Madani pun berharap, kepedulian yang selama ini telah ditunjukkan Bank Mandiri kepada pondok pesantren dan santri dapat memacu semangat serta membuka peluang terciptanya wirausahawan-wirausahawan muda yang berakhlak dan bermoral tinggi. “Semoga kelak muncul santri yang menjadi pengusaha dan pengusaha yang berjiwa santri dari Sumatera Selatan,” imbuhnya.

Kamis, 18 Oktober 2012

SEJARAH KOPERASI




1. Gerakan Koperasi dunia

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.
Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.
Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

2. Gerakan Koperasi di Indonesia

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :
  • Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
  • Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
  • Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
  • Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda
Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU Nomor 91 pada Tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :
  • Hanya membayar 3 gulden untuk materai
  • Bisa menggunakan bahasa daerah
  • Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
  • Perizinan bisa didaerah setempat
Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
 

Selasa, 29 Mei 2012

Pengurus Koperasi Mahasiswa Periode 2012-2013 Dilantik




HUMAS - (05/29/2012) Dua Belas Pengurus Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember Periode 2012-2013, Selasa (29/05) dilantik oleh Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Drs. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA. Di ruang perpustakaan lama Lt. I.

Mereka dihadapan anggota koperasi dan undangan juga diambil sumpah dibawah al-Qur’an akan menjalankan roda organisasi KOPMA sebagaimana ketentuan organisasi yang telah diatur.

Kepada pengurus yang telah dilatik banyak tertumpu harapan agar mereka mampu menjalankan kembali fungsi KOPMA sebagaimana mestinya, sehingga KOPMA dapat Menjadi organisasi yang bisa memberikan kemanfaatan kepada anggotanya serta berperan aktif dalam gerakan koperasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

“Selama dua tahun terakhir ini, KOPMA tidak nampak wujudnya, karena sebagian kepengurusan telah lulus kuliah’, Ungkap Roisul Jamil, Pengawas KOPMA periode 2012-2013.

Lebih lanjut, jamil mengakui, sebelumnya dirinya telah berupaya dengan maksimal untuk  bisa menghimpun mahasiswa agar bisa aktif kembali, “Al-hamdulillah hari ini bisa terbentuk kepengurusan dan dilakukan pelantikan, semoga KOPMA bisa di berjalan dengan baik,” Pintanya.

Harapan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Periode 2012-2013, Muhammad Farhan pada saat menyampaikan kata sambutannya usai dilantik, Menurutnya kepengurusan KOPMA akan berupaya dengan lebih maksimal, “beserta kepengurusan kami akan mengembangkan usaha KOPMA yang telah ada, karena itu kerjasama kepada pihak lain sangat dibutuhkan baginya termasuk perluasan keanggotaan KOPMA” Ungkapnya.

Harapan itu, disambut positif oleh Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Drs. H. Faisol Nasar bin Madi, MA. Pada saat menyampaikan sambutannya sebelum melantik, Menurutnya keberadaan KOPMA di STAIN Jember sangat besar manfaatnya bagi mahasiswa asalkan KOPMA dikelola dengan baik dan benar, karena itu kepengurusan KOPMA periode 2012-2013 harus melakukan optimalisasi dalam pembenahan dan pemanfaatan KOPMA, Menciptakan kondisi aman dan tertib dengan mendukung kinerja organisasi, Mewujudkan hubungan yang harmonis baik internal maupun eksternak dengan meningkatkan kualitas intensitas informasi tentang KOPMA, serta peduli terhadap upaya mewujudkan citra KOPMA STAIN Jember”. Tegasnya.

Sementara dalam kesempatan pelantikan pengurus KOPMA periode 2012-2013 juga dilakukan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus KOPMA baru periode 2012-2013. Pelantikan itu juga disaksikan oleh pembina KOPMA, Khamdan Rifa’i, SE., M.Si dan Agung Parmono, SE., M.Si, selain itu perwakilan semua perwakilan UKM, Kosma, HMJ, DEMA dan SEMA juga menghadirinya. (Minan Jauhari/Rni/Humas)